HUKUM PERTANAHAN DAN HUKUM BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA INDONESIA

A.  Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang mendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Satu hal cocok untuk satu pihak tetapi tidak cocok di pihak lain. Hal demikian akan menjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya atau antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, dalam keadaan yang demikian hukum sangat diharapkan untuk mengatur agar yang lemah tidak menjadi mangsa yang kuat, dengan kata lain hukum mengatur tata cara kehidupan dalam masyarakat agar tidak terjadi kekerasan dan ketidakadilan, termasuk juga mengatur hubungan antara manusia dengan tanah sebagai Sumber Daya Alam (SDA), dalam hubungannya atas penguasaan, pemilikan, pengelolaan serta pemanfaatan tanah tersebut demi terciptanya kesejahteraan terhadap manusia itu sendiri.

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan sesuatu yang bersifat asasi dan merupakan unsur yang sangat rentan dan urusan leluhur dan turun-temurun, menyangkut harga diri atau marwah satu keluarga dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan antara orang dengan tanah ialah hubungan yang bersifat abadi, dalam hukum tanah, hak bangsa merupakan hak spiritual dan historikah yang dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, dalam hubungan dengan tanah dan tumpah darah sebagai gambaran jiwa yang patriotik dan merupakan perekat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengaturan hak bangsa dikemukakan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi “seluruh wilayah Indonesia ialah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) ialah bersifat abadi”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua aktivitas kehidupan dilakukan di atas tanah, segala sesuatu berada dan berhubungan dengan tanah, dengan mana negara berperan serta berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah dan pengadaan tanah untuk memenuhi terlaksananya setiap kegiatan manusia.

Setiap bidang tanah yang ada di Indonesia, memiliki nilai hukum yang telah di atur dalam hukum agraria. Selain itu, aturan pada suatu bidang tanah, haruslah sesuai dengan dasar dan asas hukum tanah Indonesia. Dasar dan asas hukum tanah Indonesia merupakan aturan pemerintah yang mengatur segala permasalahan mengenai suatu bidang tanah. Dasar dan asas hukum tanah Indonesia pada prinsipnya mengatur segala sesuatu hal mengenai pertanahan hendaklah merujuk pada Undang-undang agraria.

Setiap tanah yang ada di wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional, dan keseluruhan tanah yang ada di Indonesia pada dasarnya merupakan satu kesatuan yaitu tanah Indonesia. Hukum agraria pada dasarnya berasal dari hukum tanah yang merujuk pada hukum adat setempat. Penerapan hukum adat dalam tata laksana pertanahan sangatlah penting, karena hukum adat merupakan pokok dan dasar hukum tanah nasional. Selain itu, hukum adat tentang pertanahan merupakan hukum asli budaya Indonesia yang dapat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Salah satu persoalan terkait juga dengan bagaimana cara memandang kedudukan hukum pertanahan dan hukum bangunan, baik secara teoritis maupun praktik ditinjau dari sudut pandang hukum agraria, terutama menyangkut pembagian di dalam disiplin ilmu hukum. Kemudian terkait ruang lingkup dari hukum agraria, yang sebagian pakar mengangganp bahwa hukum agraria lebih luas dari sekedar mengatur tentang aspek-aspek hukum pertanahan, sedangkan kalangan yang lain menganggap bahwa ruang lingkup hukum agraria dipersempit hanya ke dalam hal-hal yang mengatur persoalan-persoalan tanah.

 B.  Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penulisan maka penulis membatasi permasalahan dengan perumusan sebagai berikut :

  1. Apa asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum pertanahan dan hukum bangunan?
  2. Bagaimana kedudukan hukum pertanahan dan hukum bangunan dalam perspektif hukum agraria?
About these ads
Categories: About Law | Tags: , , , , , | Tinggalkan komentar

Navigasi tulisan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog pada WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: